Penyelesaian Nonyudisial Peristiwa 1965 Diterima dengan Catatan
Tim Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu menggelar audiensi dengan PBNU dan ulama NU di Pondok Pesantren Islam Miftachus Sunnah, Surabaya. Audiensi itu membicarakan peristiwa 1965-1966.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD (kedua dari kanan), Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Anwar Iskandar, dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dalam acara audiensi antara Tim Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan ulama NU di Pondok Pesantren Miftachus Sunnah, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (27/12/2022).
SURABAYA, KOMPAS — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menerima upaya yang dilakukanTim Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu dengan catatan tidak mengorek luka lama. Nahdlatul Ulama menilai santunan dan bantuan kepada pihak-pihak yang menjadi korban mutlak didukung, siapa pun yang menjadi korban.
Hal itu terungkap saat Tim Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu (PPHAM) menggelar audiensi dengan PBNU dan ulama NU di Pondok Pesantren Islam Miftachus Sunnah, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (27/12/2022). Audiensi itu membicarakan peristiwa1965-1966, di antaranya konflik horizontal antara NU dan Partai Komunis Indonesia.