Muhammadiyah Diharapkan Jadi Penyeimbang Pemerintah

Muhammadiyah harus jadi kekuatan penyeimbang pemerintah karena tidak optimalnya peran lembaga-lembaga formal yang bertugas sebagai penyeimbang, seperti parlemen. Hal ini diperkirakan akan berlanjut pasca-Pemilu 2024.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Paduan suara Universitas Muhammadiyah Bengkulu menyanyikan lagu Indonesia Raya” dan mars ”Sang Surya” saat pembukaan Tanwir Muhammadiyah 2019 di halaman Gedung Daerah Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, Jumat (15/2/2019).

SURAKARTA, KOMPAS — Persyarikatan Muhammadiyah diharapkan tetap tampil sebagai kekuatan penyeimbang bagi pemerintah di masa mendatang. Sebab, diperkirakan dukungan terhadap pemerintah pasca-Pemilu 2024 akan menguat sehingga lembaga-lembaga formal, seperti parlemen, yang semestinya menjadi pengontrol pemerintah justru akan mandul. Sementara masyarakat sipil belum optimal menjadi penyeimbang pemerintah karena belum terkonsolidasi dengan baik.

Bersamaan dengan itu, organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang didirikan KH Ahmad Dahlan pada tahun 1912 tersebut tetap harus menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa. Salah satunya dengan mendorong para kader agar berkiprah di lembaga-lembaga politik dan negara.