Butuh Komitmen Kuat untuk Bangun Kemandirian Industri Pertahanan

Jika Indonesia memang berniat membangun industri pertahanan, perlu ada komitmen pemerintah untuk menghargai produk dalam negeri dengan cara membelinya.

AMBROSIUS HARTO MANUMOYOSO

Presiden Joko Widodo (rompi merah) dan jajaran Kabinet Indonesia Maju menerima penjelasan tentang perakitan kapal selam Alugoro-405 sebelum rapat terbatas di fasilitas produksi kapal selam PT PAL Indonesia, Surabaya, Jawa Timur, Senin (27/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS –Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mengamanatkan terbangunnya kemampuan industri pertahanan dalam negeri yang mandiri. Namun, sepuluh tahun setelah UU No 16/2012 diterbitkan, diperkirakan baru 15-25 persen pengadaan alat utama sistem persenjataan berasal dari dalam negeri.

Perlu ada lembaga kuat sebagai eksekutor untuk menjadi jembatan antara kebijakan dan implementasi kemandirian industri pertahanan.