Keadilan Restoratif Bisa Digunakan dalam Pidana Pemilu
Meskipun tidak diatur secara rigid, pendekatan keadilan restoratif terbuka dilakukan di semua pengadilan, termasuk pengadilan perkara kepemiluan.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2019%2F06%2F12%2F53142dd1-211a-45db-9922-b5d3e55ea259_jpeg.jpg){kind=logo}
Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo menunjukkan barang bukti surat suara rusak dalam sidang pidana Pemilu 2019 di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Selasa (11/6/2019).
JAKARTA, KOMPAS — Aparat penegak hukum dapat mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dalam menegakkan hukum pemilu. Peluang ini sangat dibuka terutama untuk perkara-perkara yang sudah dikoreksi akibat-akibat yang ditimbulkan dari sebuah tindakan.
Hakim Agung Irfan Fakhrudin mengungkapkan, meskipun tidak diatur secara rigid, pendekatan keadilan restoratif terbuka dilakukan di semua pengadilan, termasuk pengadilan perkara kepemiluan. Kadang-kadang pendekatan model ini tidak digunakan secara terbuka atau terang-terangan. Namun, hal itu akan berpengaruh pada putusan yang dijatuhkan yang sedikit banyak mengandung konsep keadilan restoratif.