Pengurus Tak Langsung Disahkan, Kemenkumham Masih Kaji Usulan PPP

Kemenkumham tidak serta-merta mengesahkan kepengurusan baru PPP hasil Mukernas Serang. Kemenkumham akan mengkaji terlebih dahulu permohonan itu apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku ataukah tidak.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia masih mengkaji berkas kepengurusan baru Partai Persatuan Pembangunan hasil Musyawarah Kerja Nasional Serang, Banten. Dalam struktur kepengurusan baru tersebut, posisi ketua umum yang terpilih dalam Muktamar IX tahun 2020, Suharso Monoarfa, sudah digantikan oleh Muhammad Mardiono selaku Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (8/9/2022), mengatakan, pihaknya telah menerima surat permohonan untuk perubahan struktur kepengurusan PPP pada Selasa (6/9/2022). Dalam struktur kepengurusan baru, hanya ketua umum yang berganti, sedangkan pengurus lain tak berubah.