Pergerakan Status TNI/Polri Didata
Sebelum memasuki tahapan pencocokan dan penelitian pemilih Pemilu 2024, KPU meminta bantuan sejumlah lembaga guna merekam pergerakan calon pemilih.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2019%2F03%2F05%2F3e411ec8-331c-470a-a0af-75946d0abe91_jpg.jpg){kind=logo}
Warga melintasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan tahap II (DPTHP-II) yang ditempel di balai warga Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2019).
JAKARTA, KOMPAS – Pemilihan Umum telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi untuk memutakhirkan data pemilih Pemilu 2024, khususnya kelompok rentan. Koordinasi juga sudah dilakukan dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mendata anggota TNI/Polri yang akan pensiun jelang penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024. Anggota TNI/Polri yang pensiun sebelum DPT ditetapkan memiliki hak pilih.
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Divisi Data dan Informasi, Betty Epsilon Idroos, Jumat (15/7/2022), mengatakan, KPU sudah berkoordinasi dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo terkait alih status data TNI/Polri yang akan purnatugas sebelum Pemilu 2024. Data dari TNI/Polri itu tidak akan langsung disampaikan ke KPU.