Cegah Pelanggaran, Pemerintah Siapkan Perpres Strategi Nasional Bisnis dan HAM

Presiden Joko Widodo diharapkan segera menyetujui rancangan Perpres tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Perpres itu penting untuk menjamin bisnis dijalankan dengan tetap menjunjung tinggi HAM.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Mural sejumlah tokoh yang wafat karena memperjuangan hak buruh, hak asasi manusia, dan hak warga negara pada zaman Orde Baru seperti Marsinah dan Munir menghiasi tembok di Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Minggu (14/3/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Aktivitas bisnis bergerak cepat seiring perkembangan teknologi yang sedemikian pesat. Kondisi tersebut sering kali menjadikan aktivitas bisnis mengesampingkan aspek-aspek hak asasi manusia. Kerja sama seluruh pihak dibutuhkan untuk mendorong implementasi nilai-nilai bisnis tetap tidak melupakan pemenuhan hak asasi manusia tersebut.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) sedang mendorong Strategi Nasional (Stranas) Bisnis dan HAM dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Apabila Presiden menyetujui hal tersebut, kerja sama lintas pihak akan lebih mudah dan partisipasi para pelaku usaha dalam mengimplementasikan nilai-nilai bisnis dan HAM juga meningkat.