Politik Uang Merusak Demokrasi di Indonesia

Tingkat kesenjangan ekonomi yang tinggi menjadi kendala bagi perkembangan demokrasi. Dalam kerangka itu, politik uang merupakan subsidi yang mengalir ke kelompok-kelompok tertentu secara masif.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Baliho ajakan menolak politik uang bernada satire terpasang di sudut salah satu pasar di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sehari menjelang pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak 2020, Selasa (8/12/2020). Pada 9 Desember, warga Banjarmasin akan memilih gubernur dan wali kota periode 2021-2024.

JAKARTA, KOMPAS — Politik uang dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia menjadi problem yang terus mengemuka. Oleh karena itu, reformasi sistem pemilu dipandang sebagai agenda yang paling mendesak diwujudkan untuk menanggulangi politik uang.

Hal itu mengemuka dalam Sekolah Demokrasi yang berlangsung selama 3 hari di Leiden, Belanda, dan ditutup pada Sabtu (25/6/2022). Sekolah Demokrasi tersebut diselenggarakan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), KITLV, Universitas DIponegoro, serta Perhimpunan Pelajar Indonesia Leiden dan ditutup dengan seminar bertajuk ”Mendorong Kelahiran Pemimpin Alternatif Hasil Pemilu 2024”.