Skema Pembiayaan IKN Nusantara Dipertanyakan
Butuh biaya besar untuk pemindahan dan pembangunan ibu kota negara baru. Pemerintah menyiasati dengan rencana memadukan penggunaan APBN, skema KPBU, dan pembangunan oleh swasta.
Suasana titik nol IKN Nusantara di kawasan PT ITCI Hutani Manunggal, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (22/3/2022). Pemerintah akan menanam sejumlah tanaman khas di tempat ini guna mewujudkan forest city.
JAKARTA, KOMPAS — Skema pembiayaan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara dipertanyakan banyak kalangan. Kapasitas fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terbatas, sementara pembangunan kantor pemerintahan dengan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha juga berisiko.
Mengutip data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, pakar kebijakan publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, mengungkapkan, biaya pembangunan ibu kota negara (IKN) baru berasal dari tiga sumber. Sumber tersebut, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta pembiayaan dari pihak swasta.