Berisiko Mengancam Kedaulatan, Komisi I DPR Pertanyakan Perjanjian RI-Singapura
Paket perjanjian kerja sama Indonesia-Singapura dinilai berisiko bagi kedaulatan negara. Terdapat klausul yang memperbolehkan Angkatan Bersenjata Singapura menggelar latihan tempur di wilayah laut dan udara Indonesia.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly disaksikan Presiden Joko Widodo menandatangani perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura, di Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (25/1/2022).
JAKARTA, KOMPAS — Komisi I DPR mempertanyakan sikap pemerintah yang menyepakati paket perjanjian ekstradisi, pengelolaan wilayah udara, dan kerja sama pertahanan dengan Singapura. Meski dapat membuka ruang lebih luas untuk mengejar koruptor yang lari ke luar negeri, kerja sama itu dinilai merugikan dari segi pertahanan. Menurut rencana, DPR akan segera mengadakan rapat lintas komisi dengan mengundang para menteri yang tergabung dalam tim negosiasi untuk membahas hal tersebut.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Effendi Simbolon, mengatakan, alasan penandatanganan paket kerja sama perjanjian ekstradisi, pengelolaan wilayah udara (FIR), dan kerja sama pertahanan (CDA) merupakan pembahasan utama dalam rapat kerja Komisi I dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/1/2022). Rapat yang semula diagendakan untuk membahas komponen cadangan itu berlangsung hingga empat jam. Selain Prabowo Subianto, hadir pula Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo.