Penanganan Pandemi Jangan Lupakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Komnas HAM mengingatkan pemerintah bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan krisis kesehatan, sosial, dan ekonomi. Jika dibiarkan, krisis ini akan berdampak pada pemenuhan HAM dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Pemulung di antara sampah di bantaran Sungai Ciliwung di Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (19/11/2021). Pemerintah perlu menggerakkan konsumsi rumah tangga miskin dan rentan miskin. Mereka tak bisa bertahan dengan menekan mobilitas karena pendapatan dan tabungan tak memungkinkannya.

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Nasional HAM menemukan sejumlah persoalan dalam penanganan pandemi Covid-19, mulai dari tidak meratanya pemberian jaminan perlindungan sosial hingga pemenuhan akses kesehatan. Berbagai persoalan ini patut dijadikan pelajaran bagi pemerintah agar penanganan pandemi ke depan tidak melupakan pemenuhan HAM dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga, dalam webinar ”Peran Komisi Nasional HAM Terkait Dampak Pandemi Covid-19 terhadap HAM”, Rabu (22/12/2021), mengatakan, pandemi Covid-19 lebih dari sekadar darurat kesehatan, tetapi juga krisis sosial, krisis ekonomi, krisis kemanusiaan, hingga krisis HAM. Jika krisis ini dibiarkan, diyakini akan berdampak pada pemenuhan HAM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).