KPK Minta Presiden Pimpin ”Orkestra” Pemberantasan Korupsi
KPK berpandangan korupsi akan sulit diberantas jika hanya diserahkan kepada lembaga antirasuah. Diperlukan gerakan bersama komponen bangsa yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi untuk menumpas korupsi.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F12%2F20211209kum9_1639030690.jpg){kind=logo}
Presiden Joko Widodo diantar Ketua Komisi Pemberatantasan Korupsi Firli Bahuri seusai mengikuti peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021 di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/12/2021). "Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi" menjadi tema pada peringatan Hakordia 2021.
JAKARTA, KOMPAS — Upaya pemberantasan korupsi dinilai akan semakin efektif jika dibarengi dengan gerakan bersama semua elemen masyarakat. Presiden Joko Widodo diharapkan mampu menjadi pemimpin ”orkestra” gerakan tersebut. Namun, pegiat antikorupsi menilai, kebijakan Presiden belakangan ini justru bertolak belakang dengan upaya pemberantasan korupsi.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021, di Jakarta, Kamis (9/12/2021), mengatakan, korupsi harus dijadikan sebagai musuh bersama layaknya bangsa ini melawan pandemi Covid-19. Untuk itu, ia mengajak semua komponen masyarakat bersatu padu membangun budaya antikorupsi dan menjauhi perilaku-perilaku koruptif.