BIROKRASI
Kecurangan Tes Calon ASN Bisa Rugikan Pelayanan Publik
Kecurangan dalam seleksi calon aparatur sipil negara harus diusut tuntas karena tidak hanya merugikan peserta lain, tetapi pada akhirnya akan merugikan pelayanan publik.
![https://assetd.kompas.id/tV1g9gxb_QYIB-9TKSiEMTPaFZ4=/1024x559/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F09%2F052d1912-8b4f-4c0f-81bf-046ba31ebe31_jpg.jpg](https://assetd.kompas.id/tV1g9gxb_QYIB-9TKSiEMTPaFZ4=/1024x559/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F09%2F052d1912-8b4f-4c0f-81bf-046ba31ebe31_jpg.jpg)
Peserta tes seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS Kota Surabaya bersiap mengerjakan soal di GOR Pancasila, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (21/9/2021). Sebanyak 1.417 peserta mengikuti tes seleksi kompetensi dasar (SKD). Tes akan berlangsung selama empat hari. Semua peserta diwajibkan tes PCR serta melampirkan sertifikat vaksin untuk bisa mengikuti tes.
JAKARTA, KOMPAS — Kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan tes seleksi calon aparatur sipil negara akan merugikan pelayanan publik. Penyelenggara tes calon ASN diharapkan memperbaiki kekurangan yang ada agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Ketua DPR RI Puan Maharani menilai indikasi kecurangan pada seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) harus mendapatkan perhatian serius. ”Kecurangan dalam seleksi CPNS harus diusut tuntas karena tidak hanya merugikan peserta lain, tetapi pada akhirnya akan merugikan pelayanan publik,” kata Puan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (3/11/2021).