Sanksi Publik Menanti jika Kinerja DPR Tak Membaik
Dari hasil jajak pendapat Litbang ”Kompas”, 5-8 Oktober lalu, terlihat, sebanyak 60,1 persen responden menilai besarnya pendapatan yang didapatkan para anggota parlemen tidak sebanding dengan kinerja mereka.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F10%2Fa5330d28-e09c-481c-878d-7bc0547087ba_jpg.jpg){kind=logo}
Rapat Paripurna DPR di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Publik kembali menilai buruk kinerja DPR. Kinerja mereka dinilai tak sebanding dengan besarnya pendapatan per bulan. Jika tidak ada perhatian serius dari DPR dan partai politik, kepercayaan publik terhadap DPR akan terus menurun. Parpol yang kini mendudukkan wakilnya di DPR juga bisa menghadapi sanksi publik.
Dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas, 5-8 Oktober lalu, terlihat, sebanyak 60,1 persen responden menilai besarnya pendapatan yang didapatkan para anggota parlemen tidak sebanding dengan kinerja mereka. Adapun yang mengatakan sebanding hanya 27,4 persen. Sisanya, sebanyak 12,5 persen menjawab tidak tahu. Pandangan publik ini diperoleh dari pengumpulan pendapat melalui telepon terhadap 509 responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi.