Penegakan Hukum Harus Lebih Adil

Salah satu pilar demokrasi adalah bagaimana memastikan institusi penegak hukum bekerja lebih adil, tidak diskriminatif, dan melindungi warga negaranya. Perlu komitmen yang serius untuk menjalankannya.

JAKARTA, KOMPAS — Kualitas demokrasi terkait aspek keadilan dan ketegasan hukum masih dianggap buruk oleh sebagian besar masyarakat. Untuk mengatasi hal itu, komitmen dan praktik untuk menegakkan hukum baik guna menjalankan mandat konstitusi maupun perlindungan HAM harus diimplementasikan secara serius.

Litbang Kompas melakukan jajak pendapat melibatkan 522 responden pada 18-20 Agustus 2021 untuk mengetahui penilaian publik terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Responden diambil dari 34 provinsi di Indonesia dengan metode wawancara melalui sambungan telepon. Sampel ditentukan secara acak dengan tingkat kepercayaan 95 persen.