Audit Sistem Keamanan Siber Instansi Pemerintah Perlu Dipercepat
BSSN masih menghadapi kendala dalam menjaga keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Salah satunya karena penerapan tata kelola keamanan SPBE di instansi pemerintah belum optimal.
Ilustrasi peretasan. Unggahan oleh akun Hojatking, pelaku peretasan situs Polri, pada Selasa (16/6/2020) sekitar pukul 12.00.
JAKARTA, KOMPAS — Pasca-peretasan laman resmi Sekretariat Kabinet, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN akan melakukan audit serta tata kelola keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Audit ini didorong segera dilakukan, mengingat banyaknya serangan digital yang terjadi akhir-akhir ini.
Juru bicara BSSN, Anton Setyawan, saat dihubungi, Senin (2/8/2021), mengatakan, masih ada berbagai kendala yang dihadapi BSSN dalam menjaga keamanan sistem elektronik pemerintahan. Kendala itu, di antaranya, adalah penerapan tata kelola keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di instansi pemerintah yang belum optimal.