Pragmatisme Jangan Hambat Transisi Kekuasaan
Wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode makin kuat disuarakan. Selain bertentangan dengan konstitusi, wacana itu juga menjerumuskan dan ditengarai kental pragmatisme politik sehingga layak diwaspadai.
Tangkapan layar dari akun Youtube Para Syndicate saat digelar Diskusi Politik Pemilu bertajuk ”Wacana Presiden 3 Periode: Dari Mana Asalnya, Ke Mana Arahnya?” Acara yang dikemas berupa unjuk bincang bersama Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo, Wempy Hadir dari Surveylink Indonesia (Sulindo), dan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus tersebut digelar secara daring, Rabu (23/6/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Pragmatisme politik dinilai sangat terasa dalam wacana jabatan presiden tiga periode yang hingga kini masih terus berkembang. Publik mesti waspada, saat masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir pada Oktober 2024, terhadap pihak-pihak yang mencoba mencari keuntungan atau takut kehilangan kekuasaan.
Dalam Diskusi Politik Pemilu bertajuk ”Wacana Presiden 3 Periode: Dari Mana Asalnya, ke Mana Arahnya?”, secara daring, Rabu (23/6/2021) di Jakarta, ditegaskan bahwa transisi kekuasaan di negara modern tidak boleh dihambat oleh kepentingan pragmatisme kelompok-kelompok tertentu.