Sosialisasi RKUHP Tak Cukup Hanya pada 14 Isu Krusial
Meskipun pemerintah telah tetapkan 14 isu krusial dalam sosialisasi RKUHP, kalangan DPR menilai tak cukup untuk serap aspirasi publik. Pasalnya, masih ada sejumlah isu krusial di luar 14 isu tersebut seperti hukum adat.
JAKARTA, KOMPAS β Masa sosialisasi revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh pemerintah menjadi waktu terbaik bagi publik untuk memberikan masukan. Sekalipun pemerintah telah menetapkan 14 isu krusial dalam kegiatan sosialisasi RKUHP di sejumlah daerah, pembahasan diskusi sebaiknya tidak hanya dibatasi pada isu yang telah ditentukan tersebut. Pasalnya, sejumlah hal krusial belum termasuk ke dalam 14 isu yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya.
Pembatasan pembahasan RKUHP hanya pada 14 isu berpotensi menutup ruang diskusi yang mungkin terjadi, sebab tidak semua isu krusial yang menjadi perhatian publik termasuk 14 isu krusial yang ditetapkan pemerintah. Ada beberapa isu penting yang ternyata belum masuk dalam 14 isu krusial itu sehingga sebaiknya sosialisasi oleh pemerintah tidak dibatasi pada 14 isu, tetapi lebih fleksibel, dan membuka masukan-masukan lain.