Korban Terus Berjatuhan, Operasi Penegakan Hukum di Papua Perlu Dievaluasi
Operasi penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata di Papua perlu dievaluasi secara berkala. Evaluasi diperlukan untuk melindungi warga sipil.
Barang bukti yang disita dari kelompok Lekagak Telenggen di Kabupaten Puncak, Papua, Kamis (13/5/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Operasi penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua perlu dievaluasi secara berkala. Evaluasi diperlukan untuk melindungi warga sipil menjadi korban dari kedua belah pihak, baik aparat keamanan maupun KKB. Pemerintah diharapkan mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan dialog.
Berdasarkan data dari Badan Intelijen Negara (BIN) yang disampaikan dalam rapat kerja bersama Panitia Khusus Otonomi Khusus Papua di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/5/2021), operasi penegakan hukum terus dilakukan kepada KKB yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai teroris.