Perencanaan Ibu Kota Negara yang Baru Jangan Terburu-buru
Para ahli jasa konstruksi menyarankan agar pembangunan ibu kota negara baru tidak mengabaikan kelestarian hutan tropis serta perlu melibatkan masyarakat lokal.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa memberi keterangan seusai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima para ahli jasa konstruksi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/4/2021) sore. Dalam pertemuan ini, para ahli memberi masukan terkait pembangunan ibu kota negara yang berlokasi di Kalimantan Timur.
JAKARTA, KOMPAS — Para ahli jasa konstruksi meminta perencanaan pembangunan ibu kota negara yang baru dilakukan secara rinci dan tidak tergesa-gesa. Keterhubungan antara desain secara makro dan mikro juga perlu ada untuk mewujudkan kota cerdas yang kompak, efisien, dan sirkular.
Masukan tersebut disampaikan oleh para ahli jasa konstruksi saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/4/2021). Mereka, antara lain, berasal dari Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), Ikatan Ahli Arsitek Lanskap Indonesia (IALI), Ikatan Arsitek Indonesian (IAI), Ikatan Ahli Lingkungan Hidup Indonesia, Ikatan Ahli Bangunan Hijau Indonesia (IABHI/Green Building Council Indonesia), dan Persatuan Insinyur Indonesia.