logo Kompas.id
β€Ί
Politik & Hukumβ€ΊPilkada Mahal, Tokoh...
Iklan

Pilkada Mahal, Tokoh Antikorupsi Terjerat Korupsi

Biaya pilkada yang mahal dan ketatnya persaingan politik membuat banyak kepala daerah terjerat korupsi. Sebanyak 429 kepala daerah terjerat kasus korupsi sejak 2005 atau sejak pertama kali pilkada langsung dilaksanakan.

Oleh
PRAYOGI DWI SULISTYO
Β· 1 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/GWXpbT7_rFrGmKTNNZ6s-gg9CEw=/1024x683/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2F55905619-2056-429b-99a2-8d41024e3f19_jpg.jpg
Kompas/Heru Sri Kumoro

Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlihatkan barang bukti operasi tangkap tangan yang melibatkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dalam konferensi pers yang digelar KPK di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/2/2021). Selain Nurdin Abdullah, KPK juga menahan dua tersangka lain terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan di Makassar. Nurdin ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek infrastruktur.

Pada 2017, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mendapatkan penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award. Ketika menjabat sebagai Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan, selama dua periode, yakni 2008 hingga 2018, Nurdin dinilai perkumpulan BHACA menumbuhkembangkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta berani memberantas korupsi.

Akan tetapi, setelah terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat (26/2/2021) malam hingga Sabtu (27/2/2021) dini hari, sosok Nurdin yang dinilai antikorupsi tersebut seketika jatuh. Nurdin diduga menerima suap terkait dengan proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan.

Editor:
susanarita
Bagikan