Tidak Kunjung Dibawa ke Paripurna, Nasib Prolegnas Prioritas 2021 Menggantung

DPR terus menunda pengesahan Prolegnas Prioritas 2021. Komitmen DPR untuk menyelesaikan pembahasan RUU prioritas dipertanyakan.

Kompas/Raditya Helabumi

Beragam sepatu diletakkan di depan gerbang Gedung DPR, Senayan, Jakarta, dalam aksi 500 Langkah Awal Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), Rabu (25/11/2020). Aksi tersebut merupakan bagian dari Kampanye 16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan untuk mendorong upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Komnas Perempuan mendesak legislatif untuk menjadikan RUU PKS yang menjadi payung hukum bagi korban kekerasan seksual agar masuk dalam Prolegnas 2021.

JAKARTA, KOMPAS — Nasib Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2021 masih menggantung di Dewan Perwakilan Rakyat. Prolegnas Prioritas 2021 itu telah disetujui di dalam Badan Musyawarah untuk dibacakan di dalam rapat paripurna terdekat, tetapi hingga kini persetujuan DPR terhadap prolegnas itu tidak kunjung dilakukan di paripurna.

Wakil Ketua Badan Legislasi dari Fraksi Nasdem Willy Aditya mengatakan, sesuai dengan hasil rapat Bamus, 19 Januari, semua pimpinan fraksi dan pimpinan DPR menyepakati sejumlah agenda rapat paripurna pada 21 Januari. Selain membacakan persetujuan DPR terhadap calon kepala Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan pelantikan pengganti antarwaktu (PAW) anggota DPR, Bamus juga sepakat untuk membawa persetujuan terhadap Prolegnas Prioritas 2021 di dalam paripurna terdekat.