Pergantian Kapolri Diharapkan Jadi Momentum Perbaikan Institusi

Pergantian Kepala Polri diharapkan dijadikan sebagai titik tolak untuk membenahi institusi kepolisian. Polri harus dapat melanjutkan reformasi kultural kelembagaan dengan sebaik-baiknya.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Presiden Joko Widodo menyematkan tanda pangkat kepada Kapolri Jenderal Pol Idham Azis dalam rangkaian pelantikan Kapolri di Istana Negara, Jumat (1/11/2019). Idham Azis dilantik menjadi Kapolri menggantikan Tito Karnavian yang diangkat menjadi Mendagri.

JAKARTA, KOMPAS – Pergantian tampuk kepemimpinan puncak Polri diharapkan menjadi momentum untuk perbaikan institusi kepolisian. Polri diminta untuk menjadi aparat penegak hukum yang mengedepankan perlindungan hak asasi manusia.

Harapan tersebut disampaikan perwakilan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Minggu (10/1/2021). Sepanjang 2020, Polri dinilai melakukan penegakan hukum yang kurang mengedepankan perlindungan dan penghargaan hak asasi manusia (HAM). Polri yang diharapkan menjadi institusi penjaga keamanan yang mengedepankan HAM, justru melakukan kekerasan baik secara verbal maupun nonverbal. Hal itu terlihat baik dalam bentuk kebijakan tertulis, maupun tindakan di lapangan.