Anggaran Direalokasi, Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Tunggu Inpres

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Pos Lintas Batas Negara RI-Timor Leste akan ditutup bagi mobiliasi manusia dari Timor Leste ke wilayah RI. Namun, arus barang dari Timor Barat (Atambua, Kefamenanu, Soe, dan Kupang} masih diizinkan masuk ke Timor Leste.

JAKARTA, KOMPAS — Meskipun anggaran pembangunan infrastruktur banyak direalokasi, Badan Nasional Pengelola Perbatasan tetap menargetkan pembangunan wilayah perbatasan hingga 2024. BNPP menargetkan pembangunan kawasan pusat strategis nasional prioritas di tiga lokasi, yaitu Paluh Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimatan Barat; Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, dan Kota Jayapura, Papua. Namun, realisasinya sangat bergantung pada alokasi anggaran negara.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro dalam Rapat Koordinasi dan Pengendalian BNPP 2020, Rabu (2/12/2020), mengatakan, saat ini BNPP sedang menunggu tahapan final Rencana Induk Perbatasan Negara yang sedang diharmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rencana Induk tersebut akan menjadi pedoman dalam pengelolaan perbatasan negara. BNPP akan mengoordinasi rencana aksi kegiatan setiap tahunnya.