Sikap Jaksa Agung Dinilai Kontraproduktif
Komisioner Komisi Nasional HAM Choirul Anam, Minggu, di Jakarta, mengatakan, Komnas HAM menyayangkan upaya hukum banding yang ditempuh Jakgung terhadap putusan PTUN Jakarta. Burhanuddin harusnya melaksanakan putusan.
Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Feri Wibisono, dalam konferensi pers, Kamis (5/11/2020).
JAKARTA, KOMPAS — Upaya hukum banding yang dilakukan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dianggap ambiguitas penegak hukum terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo dalam visi misi Nawacita. Salah satu janji politik itu, di antaranya, menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Presiden Jokowi pun diminta untuk memperingatkan Jaksa Agung.
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusi (Komnas HAM) Choirul Anam, saat dihubungi, Minggu (8/11/2020), di Jakarta, mengatakan, Komnas HAM menyayangkan upaya hukum banding yang ditempuh oleh Jakgung terhadap putusan PTUN Jakarta. Seharusnya, putusan PTUN Jakarta itu disikapi bijak oleh Burhanuddin. Sebagai institusi penegak hukum, seharusnya memberikan contoh, segera melaksanakan putusan PTUN Jakarta dengan membuat pernyataan tentang keadaan yang sebenarnya saat rapat kerja Komisi III DPR.