Perjelas Desain Penegakan Hukum
Desain penegakan hukum dalam setahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Amin dinilai belum terlihat jelas. ”Politik hukumnya belum ada, sebenarnya hukum mau dibawa ke mana tidak tahu,” kata Zainal Arifin Mochtar.
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dinilai perlu untuk kembali memikirkan arah penegakan hukum melalui dokumen cetak biru yang terkonstruksi dengan baik. Dengan begitu, politik hukum dalam penegakan hukum itu lebih dapat diimplementasikan sesuai arah yang dimaksud oleh negara.
Jajak pendapat melalui telepon yang dilakukan Litbang Kompas, 14-16 Oktober 2020, terhadap 529 responden, menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang relatif rendah terhadap pemerintahan Jokowi-Amin di bidang penegakan hukum. Sebanyak 46,1 persen responden tidak yakin. Adapun 44,6 persen responden mengaku yakin.