Reformasi Birokrasi Juga Butuh Perbaikan Kultural
Pelaksanaan reformasi birokrasi telah memasuki babak ketiga atau tahap akhir. Namun, perubahan kultural masih perlu diupayakan agar karakter pelayanan birokrasi yang diberikan bisa berkelas dunia.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F02%2F666775cb-1bde-480e-b24a-88a30c679141_jpg.jpg){kind=logo}
Peserta penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunggu giliran untuk registrasi ulang saat mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020).
JAKARTA, KOMPAS — Reformasi birokrasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan memasuki tahap akhir. Namun, untuk mencapai birokrasi yang berkelas dunia, reformasi birokrasi tidak hanya bisa melalui perbaikan struktural semata, tetapi juga kultural.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, perkembangan reformasi birokrasi telah memasuki periode ketiga. Menteri PANRB telah mengeluarkan Peraturan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nasional untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi.