logo Kompas.id
β€Ί
Politik & Hukumβ€ΊTitik Krusial Menjaga Modal...
Iklan

Titik Krusial Menjaga Modal Sosial

Enam bulan di tengah pandemi Covid-19, modal sosial kepuasan publik terhadap pemerintah masih cukup tinggi. Namun, hal ini bisa tergerus bila persoalan tata kelola dan birokrasi tak kunjung teratasi.

Oleh
NIKOLAUS HARBOWO/RINI KUSTIASIH
Β· 1 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/-KEYPfnBl2G_bvrZRvbGOAl6tfU=/1024x576/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F07%2F20180705_BUPATI_A_web.jpg
KOMPAS/NINA SUSILO

Para bupati pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) berfoto bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (5/7/2018).

Enam bulan di tengah berbagai persoalan akibat pandemi Covid-19, modal sosial kepuasan publik terhadap pemerintah masih cukup tinggi. Namun, hal ini bisa tergerus jika persoalan tata kelola dan birokrasi yang menghambat penanganan wabah tak segera diatasi. Untuk itu, penyatuan gerak langkah dari pusat hingga ke daerah sangat diperlukan. Jika tidak, ancaman krisis sosial dan politik bisa menjadi kenyataan.

Jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan, 58,9 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan. Ada empat bidang yang diukur, yaitu politik dan keamanan, penegakan hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

Editor:
Antonius Ponco Anggoro
Bagikan