logo Kompas.id
β€Ί
Politik & Hukumβ€ΊPemerintah Evaluasi Data...
Iklan

Pemerintah Evaluasi Data Penerima Bansos

Pemerintah akan mengevaluasi data penerima bantuan sosial atau bansos dengan memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Hal ini dilakukan karena data tersebut belum sepenuhnya akurat.

Oleh
ANITA YOSSIHARA/NINA SUSILO/ FX LAKSANA AGUNG SAPUTRA
Β· 1 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/kb--H2rqMj-SJV6NxvtsabNOdps=/1024x579/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F06%2F090b5277-a85e-4e14-b76b-e2eb5a1ba25b_jpg.jpg
Kompas/Bahana Patria Gupta

Petugas mengambil foto warga sebagai bukti telah mencairkan tahap kedua bantuan sosial tunai (BST) dari Kemensos di Kantor Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu (14/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS β€” Pemerintah mengakui penyaluran bantuan sosial, baik reguler maupun nonreguler bagi masyarakat terdampak Covid-19, belum sepenuhnya tetap sasaran. Karena itu, pemerintah akan mengevaluasi data penerima bansos dengan memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Dalam jumpa wartawan secara virtual, Rabu (17/6/2020), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digunakan sebagai dasar penetapan keluarga penerima bansos sudah tidak akurat.

Editor:
Antony Lee
Bagikan