Masyarakat Sipil Menghadapi Tantangan Berat

Gerakan masyarakat sipil di Indonesia dipandang stagnan, bahkan mengalami kemunduran. Padahal, masyarakat sipil yang kuat diperlukan untuk mengawasi kinerja pemerintah.

Kompas/Wawan H Prabowo

Para demonstran yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil (GEMAS) berdemonstrasi menuntut pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Mereka meminta DPR segera membentuk Tim Perumus RUU PKS dengan melibatkan masyarakat selama proses pembahasan RUU PKS. Kompas/Wawan H Prabowo

JAKARTA, KOMPAS - Dua dekade setelah reformasi, gerakan masyarakat sipil yang menjadi salah satu kekuatan penyokong demokrasi sedang menghadapi tantangan berat. Masyarakat sipil saat ini harus berhadapan dengan persoalan seretnya pendanaan, kesulitan merekrut relawan, terjadinya pembelahan masyarakat, serta keterbatasan kualitas aktivis dan fragmentasi di antara masyarakat sipil.

Dua pekan terakhir, Kompas berdiskusi dengan belasan narasumber, yakni aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Jakarta dan peneliti gerakan masyarakat sipil dari dalam dan luar negeri, untuk memotret kondisi masyarakat sipil yang bergerak di isu terkait demokrasi, seperti hak asasi manusia, kebebasan sipil, korupsi, pemilu, serta penegakan hukum dan konstitusi. Kompas juga menggelar jajak pendapat untuk melihat persepsi publik terhadap masyarakat sipil di Indonesia, melibatkan 504 responden di 17 kota besar di Indonesia pada 26-27 Februari 2020.