logo Kompas.id
Politik & HukumKepastian Hukum Prasyarat...
Iklan

Kepastian Hukum Prasyarat Keberhasilan Program Prioritas

Fondasi demokrasi dan penegakan hukum harus benar-benar dibangun dan dipelihara untuk berjalannya lima program pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Oleh
Rini Kustiasih/Agnes Theodora/Sharon Patricia
· 1 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/CZHMPfPIUUri4rdJpxMqzh7_ku8=/1024x683/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F01%2Feba77430-0e3e-4f51-ac2d-0117dd0fa057_jpg.jpg
Kompas/AGUS SUSANTO

Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung di Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/1/2020). Proyek ini merupakan proyek kolaborasi BUMN Indonesia dengan BUMN China yang tergabung dalam PT KCIC. Jalur kereta cepat sepanjang 142,3 kilometer itu akan dilengkapi empat stasiun, yaitu Stasiun Halim, Karawang, Walini, dan Tegalluar. Kereta dengan kecepatan 350 km per jam ini akan menyingkat waktu tempuh Jakarta-Bandung menjadi 45 menit. Sekitar 25 persen pembiayaan proyek dari ekuitas, sedangkan 75 persen dari pinjaman Bank Pembangunan China.

JAKARTA, KOMPAS — Demokrasi dan penegakan hukum menjadi syarat mutlak bagi tercapainya lima prioritas pembangunan yang diprogramkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Oleh karena itu, sejak awal, fondasi demokrasi dan penegakan hukum harus benar-benar dibangun dan dipelihara demi berjalannya lima program tersebut.

Lima program prioritas tersebut ialah pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, deregulasi melalui omnibus law, debirokrasi, dan transformasi ekonomi.

Editor:
Bagikan