Perlu Peran Aktif Pemerintah Indonesia

PP Muhammadiyah mendesak Pemerintah Indonesia agar lebih tegas menyikapi isu kebebasan beribadah Muslim Uighur di Xinjiang, China. Indonesia perlu berperan lebih aktif untuk menggalang dukungan.

KOMPAS/ELSA EMIRIA LEBA

Suasana konferensi pers di PP Muhammadiyah terkait bantahan atas pemberitaan media asing mengenai dugaan penerimaan donasi oleh ormas Islam dari Pemerintah China agar sorotan terhadap Muslim Uighur berkurang, di Jakarta, Senin (16/12/2019). Tampak Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (kedia dari kiri), Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu\'ti (ketiga dari kiri), dan Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional MUI Muhyiddin Djunaidi (keempat dari kiri)

JAKARTA, KOMPAS— Organisasi masyarakat Islam di Indonesia sudah memberikan masukan kepada Pemerintah China terkait perlindungan kebebasan beribadah bagi Muslim Uighur di Xinjiang, China. Sementara Pemerintah Indonesia juga didesak lebih aktif berperan menangani dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uighur.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/12/2019), mengatakan, PP Muhammadiyah mendesak Pemerintah Indonesia agar lebih tegas menyikapi isu pelanggaran HAM di Xinjiang itu. Indonesia perlu berperan lebih aktif untuk menggalang dukungan.