Dinilai Berwatak Kapitalis, RUU Pertanahan Ditolak

KOMPAS/ANGGER PUTRANTO

Ilustrasi: Puluhan warga bersama Tim Kerja Advokasi Gerakan Rakyat untuk Kedaulatan Agraria mengelar demo di depan Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Kamis (27/12/2018). Mereka menolak putusan MA terkait penahanan aktivis penolakan penambangan di Tumpang Pitu Budi Pego

JAKARTA, KOMPAS - Organisasi masyarakat sipil dan para pakar agraria menolak Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan. Proses pembahasan dinilai tidak transparan dan subtansi aturan diprediksi memperparah lima krisis agraria.

Kelima krisis agraria yang semestinya diatasi RUU Pertanahan adalah ketimpangan struktur agraria, maraknya konflik agraria, meluasnya kerusakan ekologi, cepatnya laju alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian, dan kemiskinan akibat struktur agraria yang menindas.