KPU Kaji Legalitas E-Rekap

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Ilustrasi: Data proses penghitungan suara yang sedang berlangsung ditampilkan pada layar di Pusat Informasi Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 di Kantor Pusat KPU, Jakarta, Sabtu (20/4/2019). Pusat informasi tersebut menampilkan hasil penghitungan suara atau real count untuk pemilu presiden dan wakil presiden maupun pemilu legislatif berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota dan pemindaian dokumen C1.

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemilihan Umum masih menyiapkan kajian mengenai legalitas penerapan rekapitulasi elektronik atau e-rekap di dalam Pilkada Serentak 2020. Kajian tersebut mencakup apakah e-rekap sudah memadai diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada atau memerlukan revisi dan ketentuan lain.

Anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi,  Jumat (26/4/2019) di Jakarta mengatakan, KPU akan melibatkan sejumlah ahli hukum tata negara dan ahli hukum administrasi negara guna membahas kekuatan hukum dari penerapan e-rekap di dalam Pilkada 2020. Dari kajian hukum tersebut, diharapkan keluar satu simpulan apakah penerapan e-rekap cukup dengan Peraturan KPU (PKPU) atau harus mengubah UU Pilkada. Selain itu, kajian hukum tersebut juga dimaksudkan untuk menemukan kemungkinan adanya solusi lain untuk memperkuat aspek hukum penerapan e-rekap.