Cacat Hukum Iuran Pensiun Wajib

Jika rakyat dipaksakan wajib mengiur dana pensiun dan atau asuransi kendaraan bermotor, terjadi pelanggaran konstitusi.

Setelah Juli lalu Otoritas Jasa Keuangan menggoyang ketenangan publik dengan rencana asuransi wajib kendaraan bermotor, kini lembaga ini juga berencana mengatur iuran wajib jaminan pensiun. Sontak, reaksi publik meledak lagi.

Meski yang mengeluarkan pernyataan adalah pejabat OJK, yang bukan pejabat badan hukum pemerintahan—rakyat sering kali mengidentifikasi segala pengaturan yang dinilai sebagai memberatkan ekonomi, khususnya pekerja berpenghasilan menengah bawah—sebagai ulah pemerintah.