Memahami Ketetapan MPR

Ketetapan MPR konkret individual diperlukan sebagai bentuk hukum tindakan MPR dalam menjalankan beberapa kewenangannya.

Menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu 2024, kembali muncul usulan untuk membentuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai bentuk hukum pelantikan presiden dan wakil presiden.

Usulan itu menjadi bagian dari rekomendasi Badan Pengkajian MPR periode 2014-2019.