Memaafkan Dinasti Politik

Memaafkan dinasti politik sambil membelanya sebagai Asian ”values” adalah titik balik bagi padamnya nalar kritis.

KOMPAS/SUPRIYANTO

Ilustrasi

Kecemasan atas dinasti politik membayangi pemilihan kepala daerah. Setelah menjadi debat dan kontroversi yang panjang pada pemilu presiden Februari lalu, resep dinasti politik mulai direplikasi lewat nominasi para kerabat pejabat pemerintahan kita di pelbagai arena pilkada.

Meruapnya fenomena dinasti politik dari skala nasional hingga lokal ini mendatangkan dilema dalam hidup berdemokrasi. Karena kemunculannya yang beruntun, politik berbasis kerabat mulai dilihat sebagai sesuatu yang tak terlalu asing, yang kehadirannya sekadar dipandang sebagai rutin belaka. Orang mulai menormalisasi bahwa pada tiap rutinitas pemilu—entah presiden, legislatif, atau pilkada—dinasti politik toh akan terus hadir dan ada.