Memperkuat Ombudsman RI
Di struktur pemerintahan, Ombudsman jadi kekuatan keempat di rumpun pengawasan. Ini mensyaratkan independensi organisasi.
Ilustrasi
Rapat Paripurna DPR pada 3 Oktober 2023 menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI sebagai usul inisiatif DPR. Arah perubahannya adalah memperkuat kewenangan, kelembagaan, dan kedudukan maupun sejumlah fitur pendukung lain dari lembaga negara pengawasan pelayanan publik tersebut.
Lebih jauh, menyitir Ketua Baleg DPR Supratman Agtas, elemen kewenangan perlu diperkuat pada daya eksekusi produk rekomendasi. Keberlakuan yang mengikat dari rekomendasi dilihat sebagai cara meningkatkan mutu pelayanan publik. Sementara pada elemen kelembagaan, para asisten yang saat ini menjadi supporting-system mesti diperkuat lagi oleh sekretariat jenderal yang berisi deputi hingga perwakilan di daerah. Berbagai penguatan itu pada gilirannya mengukuhkan kedudukan Ombudsman dalam sistem pemerintahan, termasuk relasi antara hasil temuannya dengan aspek pengawasan internal birokrasi (Kompas, 15/9/2023).