Politik: Ranah Tak Bertuan
Kita mesti memahami etos kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika tidak, kita perlu khawatir politik akan dianggap sebagai ”no man’s land” (ranah tak bertuan) sehingga siapa yang kuat dialah pemenangnya.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F08%2F17%2F29538d4c-7f72-4c30-a336-12279c1d82c3_jpg.jpg){kind=logo}
Ilustrasi
Situasi politik menjelang Pemilu 2024 amat menarik untuk dihubungkan dengan artikel Rahma Sugihartati yang berjudul ”Anak Muda, Politik, dan Kesenjangan Demokrasi” (Kompas, 8/8/23). Disebut menarik, terutama karena terkait dengan sejumlah politikus kita yang didakwa korupsi, yang dalam konteks ini mengimplikasikan dua hal yang kontradiktif. Pertama, politik masih didefinisikan sebagai kekuasaan. Kedua, etika politik masih dianggap sebelah mata.
Politik sebagai kekuasaan, setidaknya dapat kita pahami melalui ungkapan ”politik adalah panglima” (zaman Orde Lama), ”politik adalah KKN” (zaman Orde Baru), dan ”politik adalah kebebasan” (zaman Reformasi). Dalam perspektif filsafat politik, ungkapan-ungkapan itu dapat ditelusur ke arah ucapan Lord Aston, yakni politik cenderung korup, yang hingga kini masih kerap dikutip orang.