logo Kompas.id
β€Ί
Opiniβ€ΊJalan Terjal Kompetensi Etis...
Iklan

Jalan Terjal Kompetensi Etis Golkar

Faksionalisasi sikap dan melemahnya pola partisipasi dalam mekanisme pengambilan keputusan di internal partai membuat Golkar kehilangan kemampuan memanaskan mesin politiknya menjelang 2024.

Oleh
UMBU TW PARIANGU
Β· 0 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/cmkUzz2DU1JVgHsS3KT1zjNNr5w=/1024x576/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F08%2F06%2F43ff7c1b-7b7c-4a28-867c-748b22c58686_jpg.jpg

Partai Golkar dibayang-bayangi potensi konflik. Tiga ormas pendiri Partai Golkar: Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) yang diwakili Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI Lawrence TP Siburian, dalam konferensi persnya di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (12/7/2023), meminta Airlangga Hartarto mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga dinilai tak mampu meningkatkan elektabilitas partai melampaui 14 persen serta lamban menentukan sikap partai terkait Pilpres 2024.

Namun, Airlangga menegaskan, sesuai hasil rapat kerja nasional, posisi capres dan cawapres merupakan hak ketua umum. Tensi tinggi makin terasa setelah Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan memandang Partai Golkar rajin menjajakan dukungan ke banyak elite partai terkait kursi capres, padahal Partai Golkar itu partai parlemen dengan suara terbanyak kedua Pemilu 2019.

Editor:
YOVITA ARIKA
Bagikan