Pemilu dan Keadilan Antargenerasi

Pemilu memiliki urgensi menghadirkan sosok negarawan ketimbang politisi yang bekerja hanya untuk juragannya. Negarawan akan menjadikan keadilan antargenerasi sebagai arus utama kebijakannya.

Di sejumlah negara demokratis, termasuk Indonesia, pemilu merupakan instrumen memilih pemimpin yang dikehendaki publik. Namun, mereka yang dikehendaki sering kali tak memihak publik. Alih-alih berpijak pada kehendak rakyat, sebagian politisi bekerja hanya untuk juragannya.

Pernyataan legislator PDI-P, Bambang ”Pacul” Wuryanto, dalam rapat bersama Menko Polhukam Mahfud MD beberapa waktu lalu telah membuka tabir bahwa pemilu yang problematik hanya akan menghasilkan kekuasaan yang jauh dari nilai-nilai kepublikan. Dalam permohonan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal, kepentingan publik seolah tak berharga daripada arahan bos. Adanya resistensi dari para legislator sebenarnya menunjukkan korupsi telah dianggap wajar.