KUHP dan Tubuh Perempuan

Pasal terkait ketubuhan perempuan dalam relasi antarumat manusia yang paling privat semestinya dihapus saja karena seharusnya berada dalam ranah etika. Reformasi hukum seharusnya sesuai dengan perkembangan masyarakat.

DIDIE SW

.

Perkembangan hukum tidak pernah bisa mengejar pesatnya perkembangan masyarakat.

Reformasi hukum dalam bentuk terbitnya hukum baru, amendemen, atau penghapusan hukum usang yang tak sesuai lagi dengan rasa keadilan masyarakat, mestinya disambut baik. Namun, pengesahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru ternyata diwarnai respons kontroversial dari masyarakat, bahkan masyarakat internasional.