Silakan Menggugat ke MK

Dalam periode tiga tahun, sosialisasi kepada publik dan kepada penegak hukum diperlukan agar tak terjadi penafsiran bebas pasal oleh penegak hukum.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly (kiri) menyerahkan laporan berkas Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad usai memberi pandangan terakhir pemerintah dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Pemerintah dan DPR mempersilakan siapa pun yang tidak puas dengan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk menggugat ke MK.

Baik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly maupun anggota DPR, seperti paduan suara, mempersilakan siapa pun yang tidak puas dengan sejumlah pasal dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemerintah dan DPR mengaku sudah mengakomodasi aspirasi publik. Namun, tentu tak bisa memuaskan semua pihak.