Problem Agraria dalam Jebakan Firaunisme Ekonomi
Rencana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menguasai tanah ulayat untuk bisnis peternakan sapi merupakan perwujudan ketidakadilan agraria. Ketidakadilan agraria atas nama pembangunan ini disebut firaunisme ekonomi.
Supriyanto
Beberapa waktu terakhir publik dihebohkan oleh video berisi adu argumentasi antara Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat dan perwakilan masyarakat adat di Pulau Sumba, NTT. Substansi perdebatan, kurang lebih, warga adat ingin mempertahankan tanah ulayat mereka yang hendak dijadikan sebagai lokasi proyek penggemukan sapi superpremium. Menurut mereka, tanah tersebut belum diserahkan kepada pemerintah dan kalaupun telah diserahkan, mesti ada kompensasi.
Mereka mengatakan, banyak tanah ulayat mereka telah diserahkan secara cuma-cuma kepada pemerintah. Namun kali ini, tanah yang hendak dijadikan lahan proyek penggemukkan sapi tersebut tidak ingin diserahkan begitu saja tanpa ”terima kasih” dari pemerintah.