Pajak Mata Uang Kripto

Kementerian Keuangan berencana mengenakan pajak pada perdagangan mata uang kripto. Jenis pajaknya belum dipastikan karena sedang dipelajari.

Kalangan yang berada di dalam ekosistem mata uang kripto tentu menyambut baik rencana pajak tersebut. Sebab, dengan demikian, kehadiran mata uang kripto diakui otoritas. Satu pengakuan akan memperkokoh kehadiran mata uang kripto.

Namun, kerumitan bakal muncul karena otoritas keuangan, yaitu Bank Indonesia, tidak mengakui mata uang kripto sebagai alat tukar atau transaksi di wilayah Indonesia. Sementara pajak pertambahan nilai bisa dikenakan saat mata uang kripto digunakan sebagai alat tukar barang atau jasa yang dibeli. Pajak penghasilan juga bisa dikenakan ketika kita mendapat pembayaran dengan mata uang kripto.