Bahaya Politik Plutokrasi terhadap Demokrasi

Jika mengamati dinamika politik di negeri tercinta, rasanya tak berlebihan jika dikatakan wajah politik kita telah diwarnai budaya plutokrasi yang semakin melapangkan jalan pemilik modal menjadi pejabat publik.

Dalam suatu kegiatan ceramah keagamaan, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti pernah berseloroh dengan mengatakan bahwa untuk mengikuti pemilihan legislatif atau pemilihan kepala daerah, Anda boleh bermodal popularitas, kapasitas, bahkan integritas. Namun, semua modal itu akan kurang berarti jika Anda tidak memiliki ”isi tas” alias ”bergizi tinggi”. Faktor ”isi tas” atau ”bergizi” penting dimiliki setiap calon untuk mengikuti kontestasi politik dalam pemilu.

Candaan Abdul Mu’ti terasa benar jika kita mengamati praktik politik dalam setiap pemilu. Praktik politik uang (money politics) dalam berbagai ekspresi juga terjadi pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember 2020. Sebagian calon kepala daerah minta supaya pemberian sesuatu kepada masyarakat tidak disebut politik uang, melainkan ”sedekah politik”.