logo Kompas.id
β€Ί
Opiniβ€ΊHak Pilih Pasien Covid-19
Iklan

Hak Pilih Pasien Covid-19

Demokrasi sejatinya merupakan sistem nilai yang meninggikan martabat manusia dan bukan ancaman terhadap nyawa. Konsep adil dalam pilkada harus pula dimaknai keadilan perlakuan pada para petugas pemilihan .

Oleh
TITI ANGGRAINI
Β· 1 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/Z0ntBJ3OihxSIj3GcrY4mMw0Wjs=/1024x576/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F10%2F97528ae1-1add-4d60-85e4-68e6087e99cf_jpg.jpg
KOMPAS/AGUS SUSANTO

Warga melintasi mural Covid-19 dan politik di Jatikramat, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (26/10/2020). Mural mengkritisi sikap elit politik yang memperbolehkan pilkada dalam pandemi Covid-19 yang dinilai bertentangan dengan protokol kesehatan.

Di tengah menanjaknya kasus positif Covid-19 dan berbagai kritik publik, pemerintah, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum bergeming melanjutkan Pilkada 2020 di 270 daerah.

Ada banyak alasan yang dikemukakan untuk melaksanakan pilkada di tengah anggapan belum optimalnya upaya menangani penyebaran Covid-19. Mulai dari kemendesakan untuk mendapatkan kepemimpinan definitif secara tepat waktu, pilkada sebagai medium pengendalian Covid-19, momen untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat, sampai referensi negara lain yang berhasil menyelenggarakan pemilihan di masa pandemi.

Editor:
yohaneskrisnawan
Bagikan