Krisis Otoritas

Pemerintah punya otoritas untuk mendisiplinkan rakyatnya. Rakyat memilih presiden, gubernur, bupati, wali kota, untuk diberi wewenang mengatur mereka, mendisiplinkan mereka, menghukum mereka bila membahayakan umum.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Beragam arsip kepresidenan dari tujuh presiden Indonesia dipamerkan dalam Festival Indonesia Maju di Plaza Sudirman, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Siapa pun mengakui, dan malah mengalami, bahwa pemerintahan otoriter pernah terjadi di Indonesia, yakni zaman Orde Lama (1959-1966 ) dan zaman Orde Baru ( 1967-1998 ). Keduanya mengakui sebagai pemerintahan ”demokrasi”, yang satu (Orde Lama) sebagai demokrasi terpimpin, dan yang kedua (Orde Baru) sebagai demokrasi Pancasila.

Kedua pemerintahan itu paling sering mengadakan pelarangan-pelarangan, bahkan di bidang kesenian modern, seperti melarang buku-buku sastra dan nonsastra tertentu atau melarang pementasan teater atau baca puisi. Itulah zaman pemerintahan otoriter yang panjang, mulai tahun 1959 diteruskan sampai tahun 1998.