Pilkada Dinasti Politik

Model kandidasi politik yang berkembang di Indonesia dapat dikatakan sebagai cek kosong kandidasi. Pemilih tidak memiliki akses untuk terlibat, apalagi dilibatkan dalam proses politik yang amat penting.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Penerima rekomendasi DPP PDI-P untuk Pilwalkot Solo 2020, Gibran Rakabuming Raka (kedua dari kiri) dan Teguh Prakosa (ketiga dari kiri) berfoto bersama penerima rekomendasi Pilbup Sukoharjo, di kantor DPD PDI-P Jawa Tengah, di Kota Semarang, Jumat (17/7/2020).

Dominannya politik kekerabatan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia bukanlah isu baru. Ini semua sebagai dampak dari mandeknya proses kaderisasi partai kita sehingga politik kekerabatan telah mengisi ruang kosong proses kaderisasi politik di era Reformasi. Bedanya, di era Orde Baru ada ”konsentrasi” politik kekerabatan pada sedikit orang, sementara di era Reformasi politik kekerabatan telah meluas hingga tingkat paling rendah (hingga desa).

Fenomena calon kepala daerah yang diisi oleh kerabat politik di tingkat nasional dan lokal menandakan perkembangan politik kita terjebak orientasi dangkal. Pertimbangan kalah menang dalam pilkada jauh lebih menonjol ketimbang perhitungan penyiapan kader-kader politik secara jangka panjang.