KONFLIK AGRARIA
Pemerintah dan Perusahaan Diminta Cegah Kekerasan di Rempang Terus Terulang
Pemerintah diminta mengedepankan pendekatan dialogis dan inklusif di Rempang demi mencegah kekerasan terulang.
![Aparat memadamkan api pada kontainer yang dibakar dan digunakan warga untuk menghalangi laju aparat gabungan saat akan mengamankan pematokan dan pengukuran lahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Kamis, 7 September 2023.](https://assetd.kompas.id/8PILGKyDzIB9MG1MVGhSI_LGAY8=/1024x683/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F09%2F08%2F2f158654-1d4f-4415-9329-d51b6f702e97_jpg.jpg)
Aparat memadamkan api pada kontainer yang dibakar dan digunakan warga untuk menghalangi laju aparat gabungan saat akan mengamankan pematokan dan pengukuran lahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Kamis, 7 September 2023.
BATAM, KOMPAS — Sejumlah pihak masih menyayangkan bentrokan warga dengan perusahaan pengelola proyek strategis nasional di Rempang, Batam, Kepulauan Riau, pada September lalu. Pemerintah dan perusahaan diminta bersikap arif dengan menjalin dialog yang lebih manusiawi.
Pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Muhammad Syuzairi, Jumat (4/10/2024), mengatakan, pemerintah dan perusahaan mesti arif menangani konflik agraria terkait dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City. Suara warga perlu didengar untuk mencari solusi terbaik.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi di halaman 12 dengan judul "Pendekatan Dialogis Atasi Isu di Rempang".
Baca Epaper Kompas